Kosmologi Bisnis Baru

KOMPAS, Kamis, 16 September 2004

PELEDAKAN bom di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta bukanlah berita lokal. Di sebuah harian kecil metro (10/9/2004) edisi Lyon, yang dibagi-bagi gratis di tiap perhentian metro, trem, atau bus, berita ledakan itu dimuat di halaman pertama. Masih pada edisi yang sama, di bagian dalam dibahas keterkaitan Jemaah Islamiyah (JI) dengan jaringan Al Qaeda sekaligus kaitan antara Canberra dan Pemerintah Amerika Serikat dalam kasus Irak.

Ini menunjukkan betapa berita tentang terorisme sudah menjadi konsumsi publik di hampir seluruh dunia. Masyarakat internasional tidak bisa lagi melihat masalah JI dan gerakan teroris di Indonesia sebagai bagian terpisah dari eksistensi terorisme global. Persepsi publik telah terseret dalam sebuah konklusi final tentang konfigurasi perselisihan antara Amerika Serikat (AS) dan Al Qaeda.

Dalam kasus peledakan bom di Jakarta, menurut persepsi global, yang terjadi adalah perselisihan antara Australia di pihak AS dan JI di pihak Al Qaeda. Asumsinya, Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Inikah kenyataan sebenarnya, atau keberhasilan media (dan para analis) membentuknya?

Berkait dengan dunia ekonomi dan bisnis, inilah sebuah lingkungan bisnis baru yang memiliki karakteristik relatif lain dari sebelumnya. Konsekuensinya, dibutuhkan cara pandang dan kosmologi yang baru untuk menanggapinya. Dalam tradisi pengambilan keputusan strategik, inilah situasi eksternal yang harus dihadapi serta membutuhkan respons internal yang memadai.

Lingkungan eksternal

Jaringan teroris telah menjadi sebuah fenomena besar, manakala eksistensinya berhasil memengaruhi konfigurasi ekonomi dan bisnis di tingkat global. Konsekuensi amat konkret dari keberadaan jaringan teroris adalah melonjaknya harga minyak di pasar dunia hingga menyentuh angka tertinggi, 50 dollar AS per barrel. Sejak serangan AS dan sekutunya di Irak, pasokan minyak di pasar dunia terus merosot, apalagi setelah terjadi serangkaian sabotase pada hampir tiap hari di ladang-ladang minyak di kawasan Timur Tengah oleh pasukan yang oleh AS disebut teroris.

Konflik politik dan Timur Tengah bukanlah satu-satunya penyebab merosotnya pasokan minyak di pasar dunia. Rusia sebagai salah satu negara pemasok minyak terbesar di dunia (8,49 juta barrel/hari setara dengan 10 persen produksi minyak dunia) juga sedang mengalami gejolak politik. Apalagi setelah pemilik salah satu perusahaan terbesar dalam eksplorasi minyak (Yukos) ditangkap dan dipenjara. Demikian juga dengan tensi politik yang memanas di Venezuela yang sedang menghadapi masa-masa pemilu.

Sementara pasokan minyak dunia merosot akibat beberapa konflik politik di kawasan penghasil minyak dunia, permintaan akan minyak justru meningkat, misalnya oleh China yang mengalami pertumbuhan ekonomi amat pesat. Demikian juga India, negara-negara di kawasan Asia lain dan sebagian Afrika yang permintaan akan minyak cenderung meningkat. Apalagi, AS sebagai salah satu negara pengonsumsi minyak terbesar tidak juga berupaya mengubah "cara hidup"-nya, agar lebih efisien dalam penggunaan energi, terutama minyak bumi.

Inilah salah satu penyebab struktural melonjaknya harga minyak di pasar dunia. Faktor politik dan instabilitas sosial merupakan penyebab utama berubahnya konstelasi bisnis di tingkat global. Selama ini, pelaku bisnis dan pengambil kebijakan di bidang ekonomi cenderung memisahkan persoalan politik dan sosial dari kalkulasi yang mereka lakukan. Tetapi realitas yang kini terjadi memaksa mereka mengubah cara pandang itu.

Tentang jaringan teroris, kini tidak ada tempat yang lebih aman. Semua wilayah dan semua negara di dunia memiliki risiko yang sama sebagai sasaran serangan terorisme. Dulu orang berasumsi, negara maju lebih aman daripada negara berkembang. Tetapi kini tidak. Negara maju justru memiliki risiko lebih besar menjadi sasaran serangan teroris.

Respons strategik

Dalam konteks strategi bisnis, dulu ketidakpastian selalu diartikan sebagai ketidakpastian dalam arena persaingan. Artinya, sebuah korporasi selalu tidak pasti apakah besok atau lusa masih akan memimpin pasar atau masih ada di pasar. Kini masalahnya lebih kompleks dari semata soal persaingan, kemajuan teknologi informasi, dan sebagainya. Masalah yang amat nyata adalah bagaimana bisnis masih tetap akan hidup di tengah instabilitas politik dan sosial di tingkat global.

Tentu saja dunia bisnis tidak bisa menghadapinya sendirian, karena dalam beberapa hal, bukan proporsinya untuk melakukannya. Logika ini berlaku untuk masalah lain, misalnya korporasi sama sekali tidak berwenang mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Adalah negara yang memiliki tanggung jawab melakukannya. Dan, karena perusahaan sudah membayar pajak kepada negara, maka selesailah tugas dan tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi masalah sosial.

Rupanya kini dibutuhkan terobosan baru yang lebih inovatif terkait masalah hubungan antara korporasi-negara-masyarakat. Ketiganya bukanlah entitas terpisah sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri mengatasi persoalan yang muncul secara bersamaan. Betul, perusahaan sama sekali tidak punya tanggung jawab atas masalah terorisme. Tetapi bayangkan, gerakan teroris telah meningkatkan risiko struktural bagi kelangsungan bisnis di tingkat global.

Betul juga bahwa akar masalah terorisme sama sekali tidak berkait dengan eksistensi korporasi. Tetapi jangan lupa, kebijakan politik sebuah negara tidak akan lepas dari pertimbangan bisnis. Dalam kasus invasi AS ke Irak, banyak pihak telah menduga bahwa kepentingan aneka perusahaan di bidang pertambangan dan energi amatlah kuat. Sebagaimana kita ketahui, Irak adalah salah satu wilayah yang kaya akan minyak.

Jadi, bisnis memang sedang bergerak tidak linear. Kompleksitas masalah yang ditimbulkan sudah kait-mengait dengan masalah politik dan sosial. Dengan demikian, respons strategik lama yang terlalu bertumpu pada wilayah persaingan dan inovasi belaka, sudah harus diubah dengan perspektif yang lebih luas.

Bisnis memang bisa berlangsung di mana saja. Bahkan, dalam sebuah suasana konflik, kepentingan bisnis bisa tetap hidup. Tetapi untuk sebuah kebaikan bersama, bisnis hanya akan ada dalam sebuah suasana di mana konflik dan instabilitas tidak merajalela.

Isu berkait dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) bukan sekadar basa-basi. Pada dasarnya, usaha korporasi untuk bertanggung jawab secara sosial bukan sekadar untuk memberi kesan kepada publik, atau sekadar sebagai strategi guna menarik para penanam modal, tetapi sebuah masalah amat esensial untuk kelangsungan hidup bisnis sendiri.

Jadi, CSR bukanlah untuk ditulis dalam company profile saja, tetapi untuk dijalankan. Sebaliknya, masyarakat juga semakin punya hak untuk menuntut agar perusahaan menjalankan apa yang sudah dijanjikan. Itu sebabnya, mengapa isu CSR menjadi penting akhir-akhir ini.

A Prasetyantoko Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta