Krisis Reputasi

(KOMPAS, 20 Februari 2002)

Jika pada serangan teroris tahun lalu banyak para profesional (manajer, akuntan, ahli perbankan, analis pasar, ahli hukum) di Manhattan menjadi pahlawan, kini di Houston sebagian dari mereka sedang digugat keberadaannya. Dan jika teroris hanya mampu menghancurkan gedung World Trade Centre, sekarang serangan sedang menghantam jantung bisnis modern. Skandal keuangan yang menimpa Enron Corporation menandai runtuhnya profesionalisme bisnis modern yang sekaligus menandai kehancuran reputasinya.
Rentetan cerita kebangkrutan Enron --sebuah perusahaan di bidang energi terbesar di Amerika yang berbasis di Houston-- tidak kalah menarik dengan cerita novel terkenal The Pelican Brief. Apalagi setelah mantan wakil direkturnya Clifford Baxter (43 tahun) ditemukan tewas bunuh diri dengan tembakan di kepala. Tinggal menambah dengan seorang tokoh detektif, maka jalan ceritanya tidak kalah seru dengan salah satu film James Bond. Inilah kisah skandal keuangan terbesar yang membuka lembaran bisnis di tahun 2002, setelah di tahun sebelumnya simbol legitimasinya digugat dengan serangan teroris.
Ada dua level perkara yang menyeruak ke permukaan. Pertama adalah modus konspirasi yang melibatkan sebagian kalangan politisi Amerika Serikat (AS). Dikabarkan Wapres Dick Cheney, Menkeu Paul O’Neill, Mendag Donald Evans dan Jaksa Agung Ashcroft diduga terlibat dalam skandal keuangan tersebut. Sementara para senator juga masuk dalam jaringan konspirasi, dengan ikut menggunakan dana dari perusahaan yang didirikan oleh Kenneth Lay ini dalam kampanye tahun lalu.
Level kedua adalah konspirasi yang melibatkan akuntan publik ternama, Andersen. Ambruknya perusahaan yang pernah menjadi bintang bursa saham Wall Street beberapa tahun lalu ini juga menandai terjadinya krisis profesionalisme, terutama bagi profesi akuntan.
***
Ketika Williamson (1977) mengemukakan teorinya tentang biaya transaksi (transaction cost economic), dia berasumsi bahwa hirarki dalam organisasi adalah model yang memiliki biaya lebih rendah dibandingkan dengan mekanisme pasar. Tapi dia lupa menganalisa bahwa birokrasi juga memiliki biaya (bureaucratic cost) yang diakibatkan oleh sikap oportunis (opportunism) para aktornya, sehingga bisa muncul korupsi.
Para teoritisi bisnis yang menaruh perhatian pada sumber daya internal organisasi (resource-based view) mengemukakan “teori reputasi” sebagai anti-tesis terhadap fenomena perilaku oportunistik (Barney, 1986). Reputasi adalah komitmen psikologis dari para aktor yang dibakukan menjadi sebuah keyakinan bersama yang akan menggerakkan aksi para individu (Levinthal, 1991). Dengan kata lain, reputasi adalah budaya perusahaan (corporate culture) yang menentukan perilaku organisasi dan individu di dalamnya.
Sebenarnya, teori reputasi digagas dalam konteks relasi kesalingtergantungan antar-organisasi yang secara positif saling menguntungkan, dan bukan saling mencelakai (non-zero-sum game). Dan tesis ini persis mempersoalkan teori persaingan yang selalu mengedepankan posisi keunggulan dalam jangka pendek, sehingga menuntut untuk saling mengalahkan (zero-sum game).
Bagi orang yang belajar teori bisnis, sederet asumsi serta teori bisa menjadi tidak punya makna bila melihat fakta bahwa kepentingan bisnis selalu berlumur dengan permainan politik. Dari sejarah, kita tahu bahwa setiap kekuatan bisnis besar selalu punya pengaruh terhadap kebijakan politik. Mitos tentang bangsa Jahudi yang berbasis pada kekuatan bisnis dan mampu mengendalikan kebijakan politik pada level dunia adalah contohnya.
Teoritisi Marxist memandang bahwa negara adalah representasi dari kepentingan kaum industrialis (pemilik modal). Tentu tidak harus menjadi Marxist untuk memahami bahwa kepentingan bisnis selalu menyelinap pada tubuh birokrasi negara dan jiwa politik. Dan pada kasus-kasus seperti ini, kita bisa menyebutnya sebagai praktek konspirasi.
Pada kasus Enron, konspirasi telah dikembangkan bukan saja terhadap pengambil kebijakan politik, tetapi juga terhadap para profesional guna mendapatkan rapor positif terhadap kinerja keuangannya yang kemudian disosialisasikan kepada publik. Para analis pasar mengira bahwa sukses kinerja keuangan Enron di masa lalu hanyalah hasil rekayasa keuangan Andersen sebagai auditor.
Masuknya Enron pada pola konspirasi dua arah (terhadap politisi dan lembaga profesional) menunjukkan bahwa baik institusi politik maupun bisnis berada dalam jurang kebobrokan yang sama, tidak memiliki reputasi. Tatanan nilai yang berkembang di lingkungan profesional tidak cukup kuat untuk menjadi penjaga moral terhadap pelanggaran hukum dan etika profesional.
Ironisnya, selama ini AS selalu menjadi cermin dari sistem bisnis yang kuat, baik dari segi tatanan hukum maupun dari landasan etika profesionalnya. Di lingkungan akuntansi misalnya, IAS (International Acconting Standards) maupun GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), yang menjadi panduan bagi profesi akuntan di seluruh dunia, banyak dipengaruhi oleh pengalaman di AS.
Terbukanya skandal keuangan yang melibatkan Andersen, akuntan ternama, telah menelanjangi reputasi profesi akuntan. Sekaligus mencederai kredibilitas sistem bisnis modern.
Ketika Enron Corporation menjadi idola di pasar saham beberapa tahun lalu, reputasi Andersen sebagai partner juga turut terangkat naik. Kesan yang terpancar terhadap publik adalah bahwa Andersen dipercaya oleh sebuah perusahaan besar yang kinerja keuangannya sangat baik.
Dalam kasus Enron dan Andersen, informasi bisa dimanipulasi dengan baik, sehingga transaksi di pasar tidak merefleksikan fakta sebenarnya. Dan inilah bukti bahwa informasi tidak simitris. Akerlof (1970) sudah lama menyatakan teori sinyal (signaling theory), yang menggambarkan adanya kesenjangan antara pengirim dan penerima berita (informasi). Pihak pengirim berita memiliki posisi superior dibandingkan dengan pihak penerima karena bisa menentukan jenis informasi macam apa yang akan disebarkan. Dan informasi yang disebarkan akan menentukan persepsi publik terhadap pengirim berita. Jadi persepsi bisa dimanipulasi. Dan dalam kasus Enron, Andersen adalah institusi yang mensyahkan manipulasi informasi tersebut.
Tidak kebetulan jika pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi pada tahun 2001 adalah penganut teori informasi tidak simitris. Joseph Stiglitz --yang disebut-sebut sebagai ekonom neo-keynesian-- sangsi terhadap asumsi-asumsi neo-klasik. Salah satunya adalah asumsi tentang ketersediaan informasi. Selama ini, teori pasar selalu mengasumsikan bahwa para pelaku pasar memiliki akses informasi yang sama, sehingga memiliki posisi tawar-menawar yang sama.
Jika mempertimbangkan bahwa informasi bisa dimanipulasi, maka transaksi di pasar mangandung risiko ketidakadilan. Dan bahaya ketidakadilan ini hanya bisa teratasi jika para pelaku pasar menjunjung tinggi aturan main dan etika profesional. Dengan kata lain mereka berorientasi pada reputasi.
***
Resesi perekonomian Amerika, serangan teroris dan meledaknya skandal keuangan Enron adalah rentetan peristiwa yang menandai sebuah gejolak dari era ekonomi liberal. Kemudian, sebagian kalangan teoritisi mempertanyakan kembali legitimasi teori pasar yang terlalu berorientasi pada proses deregulasi. Pemberian wewenang yang terlalu besar kepada pasar telah mengandung bahaya hilangnya aturan (no-regulation), bukan lagi berkurangnya aturan (de-regulation) sebagaimana dimaksudkan.
Akhir-akhir ini, teori campur tangan pemerintah kembali menjadi tema diskusi. Evolusionisme pasar bebas telah mengarahkan seluruh institusi yang mengiringinya menjadi sangat defensif, hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Untuk itu, butuh otoritas negara untuk kembali hadir dan mengatur agar persaingan tidak menjadi destruktif.
Berkaitan dengan persoalan di tanah air, kasus Enron banyak memberikan pelajaran yang berharga. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang skema PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemagang Saham) yang artinya memberi kesempatan kepada para penunggak utang. Kenapa dalam hal ini negara tidak hadir sebagai penegak hukum yang keras, meski harus dibayar dengan tidak maksimalnya pendapatan negara? Karena meski dalam jangka pendek tidak menguntungkan, tetapi dengan begitu reputasi sedang ditegakkan. Dan jangan lupa, reputasi adalah sumber daya penting dalam jangka panjang.
Sesuatu yang hilang dari fenomena bisnis, apalagi setelah menyaksikan kasus Enron adalah reputasi. Jika semua pihak berorientasi pada pragmatisme, dan pertimbangan kuantitas uang selalu dikedepankan, maka krisis akan terus menyerang jantung peradaban bisnis. Dan pergeseran dari negara yang kuat menuju bisnis yang dominan (atau sebaliknya) tidak akan memberikan solusi apa-apa. Kecuali semuanya itu diabdikan pada penegakan aturan main dan etika profesional dalam rangka membangun reputasi yang mengarah pada tujuan jangka panjang.
Nampaknya berbagai persoalan ekonomi yang muncul belakangan ini hanyalah simptom dari krisis yang lebih dalam, yaitu krisis terhadap nilai-nilai kelembagaan, baik lembaga politik maupun bisnis, yang sekaligus menandai hancurnya reputasi**.

(Penulis sedang belajar pada jurusan Stratégie et Management des Organisations - USTL, Perancis)